JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menilai kasus penembakan yang marak terjadi belakangan ini diakibatkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api. Karena itu, pihak kepolisan diminta untuk melakukan audit peredaran senjata api yang dipergunakan oleh masyarakat, Polri dan TNI secara rutin.
"Tata kelola peredaran senjata api selama ini nirakuntabilitas. Tanpa akuntabilitas yang serius, peristiwa penembakan akan terus berulang," ujar Koordinator Advokat Publik LBH Keadilan Ahmad Muhibullah dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/9).
"Tata kelola peredaran senjata api selama ini nirakuntabilitas. Tanpa akuntabilitas yang serius, peristiwa penembakan akan terus berulang," ujar Koordinator Advokat Publik LBH Keadilan Ahmad Muhibullah dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/9).
Penembakan Bripka Sukardi Selasa (10/9) di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan menjadi bukti. LBH keadilan pun mengutuk keras tragedi-tragedi tersebut.
Menurud Ahmad, penembakan terhadap polisi telah mengikis rasa aman masyarakat. Pasalnya, aparat kepolisian yang memiliki senjata saja menjadi sasaran penembakan, apalagi masyarakat biasa.
Karena itu, polisi harus mengusut tuntas kasus-kasus ini. "Namun tidak berhenti pada upaya sporadis tersebut. Jika hanya sebatas upaya sporadis bisa dipastikan peristiwa serupa akan terus terulang," pungkasnya. (dil/jpnn)
No comments:
Post a Comment