Sunday, August 11, 2013

Saya Minta Pemerintah Aceh Jangan Sibuk Urusi Bendera Provinsi, Tapi Utamakan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh

Mendagri Gamawan Fauzi : Saya Minta Pemerintah Aceh Jangan Sibuk Urusi Bendera Provinsi, Tapi Utamakan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh

“Masyarakat umumnya di sana menginginkan soal kesejahteraan mereka, bukan soal emblem, lambang, atau simbol daerah,” kata Mendagri saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2013.

JAKARTA | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk fokus pada program penyejahteraan rakyat setempat daripada berkutat pada hal-hal politis yang tertuang dalam qanun.

Dia mengatakan berbagai polemik politis, seperti tuntutan-tuntutan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

Dia menceritakan saat dia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk yang sama dengan Aceh namun anggaran sebanyak empat kali lebih banyak, seharusnya masyarakatnya lebih cepat makmur.

“Saat saya jadi gubernur, penduduk 5,5 juta APBD Rp3,8 triliun. Ini Aceh dengan penduduk 3,5 juta dengan APBD Rp12 triliun mestinya lebih cepat makmur. Habis energi kalau terus menerus (terfokus) soal bendera,” kata dia.

Terkait kinerja pemerintah daerah (pemda) yang belum maksimal dalam menunjukkan kinerja dan penyerapan anggaran daerah, dia mengatakan Pemerintah tidak bisa lebih jauh mengevaluasi hal tersebut.

“Kami tidak bisa masuk, sejak otonomi diberlakukan. Kalau sekarang hanya formalitas saja, kami hanya bisa mengumumkan ranking (peringkat),” tambahnya.
Foto: Mendagri Gamawan Fauzi : Saya Minta Pemerintah Aceh Jangan Sibuk Urusi Bendera Provinsi, Tapi Utamakan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh  “Masyarakat umumnya di sana menginginkan soal kesejahteraan mereka, bukan soal emblem, lambang, atau simbol daerah,” kata Mendagri saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2013.  JAKARTA |  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk fokus pada program penyejahteraan rakyat setempat daripada berkutat pada hal-hal politis yang tertuang dalam qanun.  Dia mengatakan berbagai polemik politis, seperti tuntutan-tuntutan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013.  Dia menceritakan saat dia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk yang sama dengan Aceh namun anggaran sebanyak empat kali lebih banyak, seharusnya masyarakatnya lebih cepat makmur.  “Saat saya jadi gubernur, penduduk 5,5 juta APBD Rp3,8 triliun. Ini Aceh dengan penduduk 3,5 juta dengan APBD Rp12 triliun mestinya lebih cepat makmur. Habis energi kalau terus menerus (terfokus) soal bendera,” kata dia.  Terkait kinerja pemerintah daerah (pemda) yang belum maksimal dalam menunjukkan kinerja dan penyerapan anggaran daerah, dia mengatakan Pemerintah tidak bisa lebih jauh mengevaluasi hal tersebut.  “Kami tidak bisa masuk, sejak otonomi diberlakukan. Kalau sekarang hanya formalitas saja, kami hanya bisa mengumumkan ranking (peringkat),” tambahnya.

No comments:

Post a Comment